Jokowi |
Rencananya, penurunan harga BBM dengan kadar research octane number (RON) 88 ini bakal masuk dalam salah satu poin paket kebijakan ekonomi jilid III Jokowi.
Dia mengatakan, jika dimungkinkan BUMN minyak dan gas (migas) ini diminta untuk menghitung kembali kemungkinan penurunan harga premium.
"Dan juga ada dua hal lagi yang berkaitan dengan BBM. Dihitung lagi Pertamina, coba dihitung lagi oleh Pertamina. Tolong dihitung lagi apakah masih mungkin premium itu diturunkan, meskipun sedikit," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar Pertamina dapat mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM premium. Namun, dia belum dapat memastikan apakah penurunan harga premium tersebut dapat dilakukan.
"Nanti Selasa akan kita tahu (keputusan harga premium). Tapi kita tidak berarti mengatakan sudah pasti turun, pokoknya akan dipelajari. Kalau terbuka kesempatan itu, ya akan kita lakukan," tandas Darmin.
Inilah ikhtiar lanjutan pemerintah untuk mengangkat daya beli masyarakat, yakni harga bahan bakar minyak (BBM) akan diturunkan mulai pekan depan dan bunga kredit perbankan bakal dipangkas. Saat bersamaan, pemerintah akan menggenjot program padat karya yang berpeluang menyedot banyak tenaga kerja.
Agenda tersebut merupakan hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/10/2015) kemarin. Dalam rapat tersebut, Presiden memerintahkan Pertamina agar segera menghitung besaran penurunan harga bensin dan solar. Sebab, masih ada ruang bagi Pertamina untuk menurunkan harga BBM.
Selain menurunkan harga BBM, bunga kredit bank juga akan diturunkan. Selain mengurangi beban nasabah, saat ini bank di Indonesia juga menikmati margin bunga tertinggi di kawasan ASEAN. "Bank harus efisien supaya bunga kredit turun," kata Presiden, kemarin.
Ihwal program padat karya, belanja dana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Dana Desa bakal digenjot. Maklum, belanja proyek di Kementerian PU-Pera memasuki lampu kuning. Sejauh ini, porsi anggaran proyek yang sudah digunakan baru mencapai sekitar Rp 47 triliun atau sekitar 40,4 persen dari total anggaran proyek senilai Rp 118 triliun.
Kendati selama ini cenderung keberatan dengan penurunan harga BBM, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto berjanji siap melaksanakan titah Presiden. Maklum, versi Pertamina, harga jual premium lebih rendah 2 persen dari harga pasar. Dengan kata lain, Pertamina menjual premium lebih murah 2 persen dari harga pasarnya.
Toh, penurunan harga BBM sudah menjadi perintah Presiden. Untuk menurunkan harga premium dan solar, Pertamina akan menghemat biaya di kilang minyak serta menekan biaya impor BBM.
Menurut Dwi, salah satu langkah efisiensi yang dilakukan Pertamina adalah dengan mengaktifkan proyek Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) atau menaikkan kapasitas kilang Cilacap. Kini, kilang itu berkapasitas 350.000 barrel per hari. Jika mengaktifkan RFCC, beban impor minyak bisa turun sekitar 5 persen.
Pertamina juga akan mengoptimalkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mengurangi kebutuhan impor tahun ini sebesar 10 persen dan 20 persen tahun depan. "Itu signifikan menekan impor solar," kata Dwi.
Soal penurunan bunga kredit, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, salah satu caranya adalah dengan menaikkan efisiensi perbankan. BI pun sudah memiliki rincian biaya yang ditanggung industri perbankan.
Tiga agenda utama yang dirancang pemerintah ini sejalan dengan harapan sejumlah kalangan. Setidaknya, cara ini bisa mengurangi beban masyarakat akibat lesunya ekonomi.
BUNGA BANK TURUN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan dalam negeri menurunkan tingkat bunga kreditnya saat membahas rapat paket kebijakan ekonomi jilid III.
Menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution, rencana ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab rencana tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
"Itu belum banyak kemajuan. Belum bisa (bunga kredit turun). Bukan soal keberatan dari perbankan tapi ruang untuk itu perlu waktu. Karena itu efisiensi biaya bukan menurunkan suku bunga BI Rate. Itu kan moneter," kata Darmin di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).
"Kalau moneter tidak mudah dalam situasi begini dan kami juga tidak ingin dibilang pemerintah intervensi BI. Kami lebih banyak bicara biaya efisiensi, jadi kalau pun ini diproses butuh waktu. Jadi kami tidak bisa jelaskan lebih jauh. Tapi proses jalan kami tadi dijalankan," tambahnya.
Darmin menjelaskan, penurunan suku bunga kredit perbankan dalam paket ekonomi jilid III nanti bukan kebijakan moneter. Sebab, bunga kredit diturunkan melalui efisiensi biaya-biaya operasional perbankan.
"Ada tabungan deposito misal bunganya 6%. Ada biaya SDM, sewa gedung, macam-macam, ditambah risiko bunga kredit. Yang di tengah ini kan urusan administratif, bukan kebijakan moneter," ujarnya.
Biaya-biaya yang perlu ditekan oleh bank, sambungnya, misalnya gaji pegawai, sewa gedung, biaya listrik, biata administrasi, dan sebagainya.
Darmin mengungkapkan, nyaris separuh dari bunga kredit perbankan dipengaruhi oleh tingginya berbagai macam biaya tersebut. Jika biaya-biaya ini bisa ditekan, bunga kredit bisa lebih rendah.
"Kalau lihat proporsinya, tingkat bunga itu hampir separuh dari biaya-biaya. Kami mau lihat itu kemungkinannya bagaimana, ada efisiensi nggak? Itu soal efisiensi, sama kayak efisiensi di sektot riil," pungkasnya.
HARGA BERAS TURUN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Operasi Pasar Bulog serentak di lima wilayah untuk mencegah terjadinya kenaikan harga beras maupun harga pangan lainnya. Operasi pasar ini memang bertujuan untuk stabilisasi harga beras yang cenderung naik.
"Nah, itulah sekarang yang ingin kita lakukan stabilisasi, pada pagi hari ini dengan operasi pasar. Supaya kenaikan itu tidak terus, dan bisa dikendalikan pada harga-harga yang wajar, yang terjangkau," tegas Jokowi di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Tercatat, harga beras kualitas premium untuk operasi pasar ini dijual di kisaran harga Rp8.700 per kilo gram (kg) sampai dengan Rp9.700 per kg tergantung dari kualitasnya.
Menurut Jokowi, penurunan harga beras memang telah terjadi sebesar Rp100 hingga Rp200 per kg. Namun dengan adanya operasi pasar ini ditargetkan harga-harga tersebut dapat turun mencapai Rp300 hingga Rp500 per kg.
"Meskipun saya lihat dua hari ini sudah ada yang turun Rp100 ada yang Rp200 juga mulai turun. Tapi kita ingin agar harga yang terjangkau betul-betul ada di pasar dan stoknya ada," paparnya.
Di sisi lain, Jokowi bersyukur dengan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa nilai tukar petani (NTP) naik, hampir mendekati 2 persen.
"Artinya petani dapat manfaat dari kenaikan harga yang ada di pasar. Petani, senang. Tetapi, di lain pihak, juga dari laporan BPS kemarin disebutkan bahwa ada kenaikan harga beras 2 persen," tukasnya.
0 comments:
Post a Comment