DinamitSport - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat setuju apabila pemerintah mengambil Satelit L Band karena punya banyak sekali kegunaan.
Oleh karena itu, supaya bisa dengan segera ditindaklanjuti, Presiden Jokowi meminta untuk laporan detil tentang masalah anggaran dan biaya untuk miliki Satelit L Band tersebut.
“Penggunaan satelit bergerak ini sangat penting, baik itu untuk membantu komunikasi daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga membantu komunikasi maritim, membantu whistle monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana atau SAR misalnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas masalah pengambilalihan slot satelit L Band itu, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.
Presiden minta laporan yang lebih lengkap mengenai harga, biaya dan lainnya untuk pengambilan slot Satelit L Band tersebut supaya dengan segera dapat ditindaklanjuti.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, bahwa kita ini punya orbit, satelit di salah satu orbit itu perlu segera diputuskan oleh Presiden, karena batas waktunya adalah tanggal 7 Desember.
“Karena orbit itu digunakan terutama di bidang pertahanan, keamanan, kelautan, maka Presiden memberikan arahan untuk bagaimanapun orbit itu harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia,” jelas Sekab, di halaman kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, di dunia ini hanya ada 8 (delapan) slot satelit, dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, pada awal tahun ada kejadian fuel-nya bocor, kemudian satelitnya jadi keluar orbit. Orbit itu harus segera diisi, kalau tidak diisi akan diambil oleh operator lain dari negara lain.
“Karena di dunia ini ada delapan dan ini sangat penting bagi kita, terutama bisa dimanfaatkan baik itu untuk bencana atau untuk eksplorasi di hutan, di laut, dan untuk monitor sistem aplikasinya bermacam-macam, maka diputuskan slot tersebut harus di secure dan tetap oleh Indonesia,” kata Rudiantara kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Nantinya, kata Rudiantara, slot satelit itu bisa digunakan oleh pemerintah lintas sektoral apakah untuk Kementerian Kehutanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), BNPB dan lainnya.
”Jadi kita punya satelit sendiri yang pada umumnya nantinya mayoritas untuk kegiatan pemerintah,” terangnya.
Oleh karena itu, supaya bisa dengan segera ditindaklanjuti, Presiden Jokowi meminta untuk laporan detil tentang masalah anggaran dan biaya untuk miliki Satelit L Band tersebut.
“Penggunaan satelit bergerak ini sangat penting, baik itu untuk membantu komunikasi daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga membantu komunikasi maritim, membantu whistle monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana atau SAR misalnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas masalah pengambilalihan slot satelit L Band itu, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.
Presiden minta laporan yang lebih lengkap mengenai harga, biaya dan lainnya untuk pengambilan slot Satelit L Band tersebut supaya dengan segera dapat ditindaklanjuti.
 |
| Satelit L Band |
“Karena orbit itu digunakan terutama di bidang pertahanan, keamanan, kelautan, maka Presiden memberikan arahan untuk bagaimanapun orbit itu harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia,” jelas Sekab, di halaman kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, di dunia ini hanya ada 8 (delapan) slot satelit, dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, pada awal tahun ada kejadian fuel-nya bocor, kemudian satelitnya jadi keluar orbit. Orbit itu harus segera diisi, kalau tidak diisi akan diambil oleh operator lain dari negara lain.
“Karena di dunia ini ada delapan dan ini sangat penting bagi kita, terutama bisa dimanfaatkan baik itu untuk bencana atau untuk eksplorasi di hutan, di laut, dan untuk monitor sistem aplikasinya bermacam-macam, maka diputuskan slot tersebut harus di secure dan tetap oleh Indonesia,” kata Rudiantara kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Nantinya, kata Rudiantara, slot satelit itu bisa digunakan oleh pemerintah lintas sektoral apakah untuk Kementerian Kehutanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), BNPB dan lainnya.
”Jadi kita punya satelit sendiri yang pada umumnya nantinya mayoritas untuk kegiatan pemerintah,” terangnya.
0 comments:
Post a Comment