5 Perubahan Besar Indonesia di Tangan Jokowi, Subhanallah

Presiden Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo masih saja belum lepas dari berbagai macam kontroversi yang berasal dari pendukung dan pembencinya. Pro dan kontra masih sangat jelas terlihat di Indonesia terutama dalam segi politik.

Tetapi, mari kita coba untuk melupakan masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini. Mari kita lihat beberapa perubahan besar yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pemerintahan sebelumnya tidak bisa melakukan ini, padahal kejadiannya juga sudah lama.

Silahkan lihat 5 Perubahan Besar Indonesia di Tangan Jokowi berikut ini:

1. Mencabut Mercusuar Malaysia beberapa hari usai dilantik jadi Presiden

Mercusuar Malaysia

Malaysia sebelumnya membangun mercusuar di wilayah perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat. Hal tersebut memicu ketegangan dengan pihak TNI.

TNI sempat protes dan meminta untuk pembangunan mercusuar tersebut dihentikan. Protes ini sudah dilontarkan pada masa pemerintahan SBY, namun tidak ada dukungan penuh dari pemerintah.

Setelah Joko Widodo menjabat sebagai presiden, barulah TNI mendapatkan dukungan penuh dan mengultimatum Malaysia agar menghentikan pembangunan mercusuar dan membongkarnya.

Hal ini dilakukan hanya selang beberapa hari Jokowi menjabat sebagai Presiden. Bisa dibilang ini adalah sebagai pekerjaan besar pertama yang dilakukan Presiden Jokowi.

Tanjung Datuk mungkin memang masih disebut sebagai "Daerah Abu-abu" karena posisinya yang masih tidak jelas dan sengketa. Perairannya masih abu-abu, karena pembatasannya yang masih rumit, namun kalau tanahnya sudah jelas milik Indonesia.

2. Pembubaran Petral yang menjadi Sarang Mafia Migas

Petral Bubar

“Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu oleh satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat Dahlan coba bubarkan Petral, langsung kuncup. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal Basri di Jakarta, Minggu (17/5).

Menteri ESDM, Sudirman Said menjelaskan bahwa dukungan Presiden Jokowi apabila pertamina hendak melakukan audit investigasi terhadap bisnis impor minyak yang telah dilakukan Petral pada masa lalu. Sudirman mengatakan bahwa selama ini pertamina dan pemerintah Indonesia diposisikan para trader mintak yang memberikan pasokan petral sebagai pihak yang tidak kuat karena dapat diatur agar dapat terus membeli spot, bukan dari jangka panjang.

“Oleh karena itu kami ditanya banyak hal urusan mafia ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas selesai di level Presiden. Jadi sepanjang pemimpin nasional lurus, persoalan teknis untuk memperbaiki supply chain tidak lepas dari keterbukaan Presiden Jokowi,” kata Sudirman.

Akhirnya, setelah sekian lama, Petral pun bisa dibubarkan.

3. Membayar Ganti-Rugi Korban Lumpur Lapindo

Korban Lapindo

Korban Lapindo, sudah menanti hampir 'sembilan tahun' untuk dapat mendapatkan ganti rugi atas kejadian lumpur lapindo. Akhirnya, setelah Jokowi menjadi Presiden, impian mereka selama ini dapat terwujud dengan mendapatkan pembayaran ganti rugi.

"Jam 18.00 WIB sore tadi saya cek rekening di ATM sudah masuk," kata Pitanto (53) korban lumpur dari Desa Renokenongo RT 10/3 Porong, Sidoarjo, Jatim, yang saat ini tinggal di Desa Renojoyo, Jumat (14/8/2015).

Pitanto sendiri menerima ganti rugi sebesar Rp 750 juta karena rumahnya terendam lumpur. Pitanto tentu mengaku sangat bahagia karena mendapatkan uang sebanyak itu untuk pembayaran ganti rugi.

Dia juga menjelaskan bahwa sebelum uang tersebut diterima, dirinya hanya dipanggil untuk dapat menandatangani berkas nominatif pada tanggal 26 Juli 2015.

Syarat-syaratnya tidak ribet dan benar-benar terkesan ingin mengganti rugi. Kalau pemerintah dulu mungkin ya syaratnya akan njelimet, ujar Pitanto dengan tersenyum lebar.

"Tadi saya sengaja ngecek di ATM setelah mendapat infomasi dari teman sesama korban lumpur, ternyata  sudah masuk uang ganti rugi saya," ujarnya.

Setelah sekian lama, akhirnya kasus lumpur lapindo bisa diselesaikan dengan baik.

4. Pembangunan Rumah untuk Pengungsi Sinabung

Korban Sinabung

Pemerintah membangun sekitar 370 unit rumah khusus bagi korban erupsi di Gunung Sinabung. Seperti yang diketahui bahwa para korban sinabung ini juga telah terlantar seperti korban lumpur lapindo karena pemerintah sebelumnya terkesan tidak terlalu mengurusi hal yang seperti ini.

Pembangunan rumah tersebut hanya diberikan pada masyarakat yang berdomisili dekat gunung sinabung supaya mereka tak lagi kembali ke rumah lama yang memang rawan bencana gunung.

Bukan hanya itu saja, supaya perekonomian masyarakat tetap terjaga, walau mereka saat ini tak bertani lagi di sekitar kaki gunung, Presiden Jokowi juga telah menyiapkan lahan pertanian di kawasan hutan dekat rumah mereka tersebut.

Terkait dengan lahan pertanian yang ada di kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah memberikan izin penuh sehingga akan dijadwalkan untuk penebangan pohon agar dapat membuka kawasan tersebut jadi lahan pertanian untuk pengungsi.

“Langkah itu diharapkan menjadi efektif karena selain warga sudah menempati rumah barunya, juga bisa bercocok tanam untuk kebutuhan hidupnya,” papar Gatot.

Diberitakan sebelumnya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relokasi pengungsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, bisa dipercepat. Hal ini disampaikan Presiden karena dari 370 rumah yang sudah dibangun pemerintah, baru sekitar 130 rumah yang sudah ditempati.

5. Merebut Wilayah Udara Indonesia yang diambil alih Singapura dan Malaysia

Wilayah Udara Indonesia

LPPNPI atau Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan biasa disebut dengan AirNav Indonesia telah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk bisa kembali merebut wilayah udara yang ada di Kepulauan Natuna.

Hal ini dilakukan mulai tahun 2015 ini, AirNav Indonesia mengaku bahwa telah menyiapkan strategi supaya kedaulatan udara di NKRI yang selama ini sudah dikuasai oleh Singapura dan Malaysia (Sektor ABC) dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Untuk sektor ABC (yang dikelola Singapura dan Malaysia) ditargetkan selesai tiga tahun dari sekarang. Bahkan, kita diultimatum sama Menhub RI dalam waktu enam bulan action nya harus sudah kelihatan," kata Direktur Services Development and IT AirNav Indonesia, New In Hartaty Manullang, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu (16/9).

"Sesuai roadmap, AirNav Indonesia siap mendukung pemerintah mengambil alih sektor ABC dalam waktu satu tahun. Itu semua dari segi fasilitas navigasi, jadi setahun ini untuk modernisasi alat bisa kita capai," terangnya menambahkan.

Sektor ABC sendiri mulai dikelola oleh Singapura pada tahun 1973. Area ini termasuk Sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura. Sektor C mencakup bagian utara dari Sektor B yang tersambung ke Laut China Selatan. Pengelolaan dari tata ruang udara Sektor C mempunyai ketinggian di atas 24.500 kaki dilakukan oleh Singapura dan untuk di bawah 24.500 diserahkan kepada Malaysia. Indonesia mana?

Demikian adalah kutipan mengenai 5 Perubahan Besar Indonesia di Tangah Jokowi yang bisa Nyapnyap.com sampaikan. Semoga bermanfaat!

Share on Google Plus

About Unknown

Dinamit Sport Bombastis, unik dan Inspiratif