"MKD ini terlalu banyak bertele-tele. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu diungkap malah jadi pertanyaan. Langsung saja apakah Setya Novanto melanggar etika atau tidak?" kata pakar komunikasi Paramadina Hendri Satrio dalam diskusi 'Dramaturgi Freeport' di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).
Menurutnya, hal yang seharusnya diungkap adalah pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Ketua DPR pada pertemuan tersebut. Terlebih lagi kalau MKD tidak mampu mendatangkan pengusaha Riza Chalid yang diajak Setnov menemui Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
Setya Novanto 'Papa Minta Saham' |
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kemudian menyinggung soal upaya pemerintah sudah baik memberi persyaratan untuk Freeport jika ingin perpanjang kontrak. Ini adalah peran pemerintah sebagai eksekutif, bukan peran dari legislatif.
Kemudian Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik menegaskan soal adanya UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Undang-undang ini hingga kini dinilai belum pernah diaplikasikan.
0 comments:
Post a Comment